VIVAnews - Ratusan mahasiswa yang
tergabung dalam Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) Komite Kota Bandung
menggelar aksi unjuk rasa di depan
Gedung Sate Kota Bandung, Senin, 1
Juli 2013.
Mereka menuntut kemerdekaan
Papua Barat dan menghentikan
aktivitas eksploitasi perusahaan
Multi National Coorporation (MNC)
dan ditariknya militer Indonesia
(TNI/Polri) di tanah Papua.
Koordinator AMP, Nato Pigai
mengatakan, masyarakat Papua
meminta kebebasan dan hak
menentukan nasib sendiri sebagai
solusi demokratis.
"Kami datang meminta hak nasib
kami sendiri. Karena NKRI telah
menindas, dan membunuh kami di
atas tanah Papua, " katanya.
Pengunjuk rasa mendesak rezim
penguasa dalam hal ini Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wapres Boediono segera menetapkan
kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Selain itu, massa meminta pasukan
yang dikirim ke Papua segera di
tarik.
"Kami mewakili rakyat atas nama
mahasiswa minta tarik militerisme.
Kami tidak mau lagi dibunuh, kami
bukan binatang yang bisa dibunuh
seenaknya," katanya.
Aksi yang berlangsung setengah jam
itu sempat membuat arus lalu lintas
di depan Gedung Sate Bandung
mengalami kemacetan.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, AMP
juga menggelar unjuk rasa
memperingati Proklamasi
Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh
hari ini. Aksi digelar di Bundaran
Gladak Solo. Mereka menuntut
pemerintah Indonesia untuk
memberikan referendum kepada
masyarakat Papua Barat.
Pantauan VIVAnews, mahasiswa
menggelar aksi dengan membawa
poster bertuliskan tuntutan untuk
memisahkan Papua Barat dari
Pemerintah Indonesia. Selain itu,
mereka juga membawa bendera
Bintang Kejora.
Juru bicara AMP, Jhon Paul Waine
dalam orasinya mengatakan, hari ini
bertepatan dengan peringatan 42
tahun Proklamasi Kemerdekaan
Papua Barat. Proklamasi pernah
dikumandangan pada 1 Juli 1971
oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem
yang juga selaku Presiden Papua
Barat. Deklarasi dilakukan di Desa
Waris, Numbay, Papua yang
berdekatan dengan perbatasan
Papua New Guinea.
"Demo menuntut kemerdekaan Papua
Barat yang bertepatan dengan hari
peringatan proklamasi kemerdekaan
Papua Barat dilakukan secara
serentak di sejumlah kota di
Indonesia," katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan
bahwa masuknya wilayah Papua ke
dalam negara Indonesia dilakukan
secara paksa melalui manipulasi
Penentuan Pendapat Rakta (Pepera)
pada tahun 1969. Setelah masuknya
wilayah Papua ke Indonesia,
selanjutnya Indonesia melakukan
penjajahan dengan menyapu bersih
gerakan perlawanan rakyat Papua
yang tidak menghendaki kehadiran
Indonesia di Papua.
"Pemerintah Indonesia menunjukkan
watak kolonialiasmenya terhadap
rakyat Papua. Menyerobot hutan dan
tanah adat untuk dijadikan jarahan
bagi perusahaan multi national
corporation," katanya.
Karena itu, AMP menuntut dan
mendesak kepada rezim penguasa
SBY-Boediono untuk segera
memberikan kebebasan hak
menentukan nasib sendiri sebagai
solusi demokratis bagi rakyat Papua
Barat.
Senin, 01 Juli 2013
0 Mahasiswa Papua Tuntut Kemerdekaan
0 komentar:
Posting Komentar